Bukan Sekadar Bebas Bullying! Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 Hadirkan Pedoman Lengkap Mewujudkan Sekolah Aman dan Nyaman

SUMENEP – Mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bukan hanya tentang menghilangkan kekerasan atau mencegah perundungan (bullying). Lebih dari itu, sekolah harus menjadi lingkungan pendidikan yang melindungi, menghargai, menerima keberagaman, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga sekolah, baik secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, maupun digital.

Infografis dibuat dengan bantuan AI

Komitmen tersebut diperkuat melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, ini menjadi acuan bagi kementerian, pemerintah daerah, sekolah, serta para pemangku kepentingan dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Pedoman tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Kebijakan ini sekaligus menandai penguatan pendekatan pendidikan: dari yang semata-mata berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi, menuju pembentukan budaya positif melalui upaya promotif, preventif, dan kolaboratif.

Apa Itu Budaya Sekolah Aman dan Nyaman?

Dalam pedoman tersebut, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman didefinisikan sebagai keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.

Artinya, sekolah yang aman bukan sekadar tempat yang tidak memiliki kasus kekerasan. Sekolah juga harus mampu menghadirkan suasana yang membuat setiap warga sekolah merasa betah, dihargai, diterima, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

Pedoman ini memiliki sembilan asas sebagai landasan penyelenggaraannya, yaitu:

Humanis.
Komprehensif.
Partisipatif.
Kepentingan terbaik bagi anak.
Nondiskriminatif.
Inklusif.
Keadilan dan kesetaraan gender.
Harmonis.
Berkelanjutan.

Sembilan asas tersebut harus tercermin dalam nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku seluruh warga sekolah. Dengan demikian, keamanan dan kenyamanan bukan hanya menjadi slogan atau tulisan di dinding sekolah, melainkan benar-benar hidup dalam interaksi sehari-hari.

Empat Aspek Utama Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Salah satu bagian penting dalam Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 adalah penjelasan mengenai empat aspek utama yang harus diwujudkan oleh satuan pendidikan.

1. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Sekolah perlu memberikan perlindungan terhadap kebebasan setiap warga sekolah untuk menjalankan ibadah dan menunjukkan identitas sesuai agama serta kepercayaannya masing-masing.

Penerapannya antara lain menyediakan waktu untuk beribadah, memberikan keleluasaan penggunaan atribut keagamaan sesuai ketentuan, mencegah segala bentuk paksaan atau intimidasi terkait keyakinan, serta menumbuhkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Sarana atau ruang ibadah juga harus layak, bersih, aman, nyaman, mudah diakses, dan dikelola secara inklusif sesuai kebutuhan warga sekolah.

2. Perlindungan Fisik

Aspek kedua berkaitan dengan keselamatan seluruh warga sekolah dari risiko kecelakaan, ancaman, dan berbagai kondisi lingkungan yang membahayakan.

Pedoman ini mendorong sekolah untuk memastikan bangunan dan ruang belajar memenuhi standar sarana prasarana, memiliki pencahayaan serta ventilasi yang memadai, menyediakan sanitasi yang layak, dan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Sekolah juga perlu menjaga kebersihan lingkungan, mengidentifikasi area rawan, mengurangi tempat yang gelap atau minim pengawasan, memastikan perabot aman digunakan, serta memperkuat sistem keamanan dan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran maupun bencana alam.

3. Kesejahteraan Psikologis dan Keamanan Sosiokultural

Lingkungan sekolah harus membuat setiap murid merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, serta mengembangkan bakat dan minat tanpa diskriminasi.

Aspek ini mencakup dukungan psikologis dan sosial, pengelolaan emosi, penguatan kesehatan mental, penerimaan terhadap keberagaman, serta hubungan yang setara dan saling menghormati antara guru, murid, dan tenaga kependidikan.

Beberapa kebiasaan sederhana yang dianjurkan antara lain membangun interaksi yang sopan, tidak merendahkan, membiasakan senyum, sapa, dan salam, serta menggunakan kata-kata positif seperti permisi, tolong, terima kasih, dan maaf.

Dengan demikian, tidak boleh ada ruang bagi perundungan, penghinaan, pengucilan, diskriminasi, ataupun perlakuan yang merendahkan martabat seseorang.

4. Keadaban dan Keamanan Digital

Perlindungan murid tidak berhenti ketika mereka meninggalkan ruang kelas. Dunia digital juga menjadi bagian dari lingkungan interaksi yang harus diperhatikan.

Sekolah didorong menanamkan etika dalam penggunaan gawai, komputer, internet, dan media sosial. Warga sekolah perlu dibekali kemampuan menggunakan bahasa yang sopan, menghindari ujaran kebencian, ancaman, perundungan siber, serta mampu menyaring informasi dan mengenali berita bohong.

Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian penting. Informasi pribadi murid, guru, serta data hasil asesmen tidak boleh disalahgunakan atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang.

Enam Strategi Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Pedoman ini tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga menguraikan enam jalur penyelenggaraan yang saling berkaitan, yaitu:

Penguatan tata kelola sekolah: melalui deteksi dini serta penyusunan atau peninjauan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar (POS).
Edukasi warga sekolah: melalui penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, serta integrasi nilai-nilai tersebut dalam kegiatan pembelajaran.
Penguatan peran warga sekolah: melalui pembagian tugas, manajemen kelas, keteladanan pendidik, dan penerapan budaya positif.
Respons dan penanganan pelanggaran: melalui mekanisme penanganan yang mengutamakan perlindungan, edukasi, pemulihan, dan tindak lanjut sesuai jenis pelanggaran.
Tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah: melalui kebijakan, pembinaan, koordinasi, pembentukan kelompok kerja, dan pengawasan.
Pelibatan pemangku kepentingan: melalui peran orang tua atau wali murid, komite sekolah, masyarakat, dan media.

Kepala Sekolah, Guru, dan Murid Memiliki Peran Masing-Masing

Dalam pedoman ini, sekolah tidak hanya dituntut memiliki aturan tertulis. Setiap warga sekolah harus memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah. Perannya meliputi menetapkan tata tertib, kode etik, dan POS; merencanakan kegiatan serta anggaran; melakukan supervisi dan pembinaan; memberikan edukasi; melaksanakan deteksi dini; serta membangun kemitraan dengan orang tua dan pemangku kepentingan.

Peran Guru dan Tenaga Kependidikan

Pada jenjang PAUD dan SD, guru kelas atau wali kelas menjadi penanggung jawab utama kondisi kelas, termasuk menyambut dan memantau kondisi fisik serta emosi murid, melakukan deteksi dini, dan merespons pelanggaran antarmurid.

Guru yang mengampu pendidikan agama dan budi pekerti berperan menguatkan nilai spiritual, moral, dan etika. Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bertanggung jawab menjaga keamanan fisik murid selama aktivitas olahraga sekaligus membangun sportivitas dan kerja sama tim.

Tenaga kependidikan selain pendidik juga berperan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, serta menjaga keamanan data pribadi murid sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Murid Bukan Sekadar Penerima Kebijakan

Hal menarik lainnya, murid ditempatkan sebagai subjek yang turut berperan aktif dalam membangun budaya sekolah. Mereka dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas, tata tertib, dan kode etik, serta didorong mengembangkan forum komunikasi antarmurid dan kegiatan pendidik sebaya atau tutor sebaya.

Murid juga perlu dibekali kemampuan berkomunikasi secara asertif dan empatik, mengelola emosi, memahami kesehatan mental, menghargai keberagaman, serta mengetahui kapan harus meminta bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya.

Kesepakatan Kelas dan Budaya Positif Harus Hidup Setiap Hari

Pedoman ini memberikan perhatian khusus pada manajemen kelas. Guru bersama murid menyusun kesepakatan kelas yang sekurang-kurangnya memuat nilai kebajikan, interaksi saling menghormati, serta tindakan pembinaan yang mendidik apabila kesepakatan dilanggar.

Kesepakatan kelas dianjurkan dirumuskan dalam kalimat positif, bukan sekadar daftar larangan. Misalnya, bukan hanya menuliskan larangan berbicara kasar, melainkan membangun komitmen untuk berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan menghargai perasaan orang lain.

Budaya positif juga dapat diwujudkan melalui kebiasaan Senyum, Sapa, dan Salam (3S), apel pagi, refleksi akhir pekan, pemberian apresiasi atas perilaku baik, catatan terima kasih, kegiatan mentor lintas angkatan, serta proyek pengabdian kepada masyarakat.

Keteladanan orang dewasa menjadi kunci. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diharapkan bersikap ramah, terbuka, disiplin, berintegritas, menghargai pendapat murid, serta memberikan teguran dengan cara mendidik tanpa mempermalukan atau merendahkan martabat anak.

Deteksi Dini dan Kanal Pengaduan: Jangan Menunggu Masalah Membesar

Penguatan tata kelola sekolah dilakukan antara lain melalui deteksi dini. Kepala sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan perlu mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan kenyamanan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Deteksi dini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, instrumen tertulis, pemantauan perubahan perilaku, serta identifikasi titik rawan di lingkungan sekolah.

Perubahan yang perlu diperhatikan antara lain penurunan prestasi akademik secara drastis, perubahan pola kehadiran, murid yang menarik diri dari pergaulan, munculnya luka atau memar, maupun perubahan ekspresi emosi yang tidak biasa.

Sekolah juga dianjurkan menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi, seperti kotak kritik dan saran, formulir daring anonim, atau aplikasi pesan singkat. Kanal tersebut harus mudah diakses, menjamin kerahasiaan pelapor, memberikan perlindungan dari pembalasan, serta terhubung dengan kepala sekolah atau guru yang ditunjuk.

Untuk respons awal atas pengaduan, pedoman menganjurkan agar sekolah memberikan tanggapan paling lambat 24 jam.

Selain itu, sekolah perlu memiliki tata tertib, kode etik, dan POS yang jelas. Sekolah yang telah memiliki dokumen tersebut sebelumnya tidak harus menyusunnya kembali dari awal. Namun, sekolah dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian agar isinya selaras dengan asas serta tujuan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Reviu tata tertib, kode etik, dan POS dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Penanganan Pelanggaran: Melindungi Korban, Mendidik, dan Memulihkan

Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 membedakan pelanggaran menjadi dua kategori, yakni pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau kode etik sekolah serta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelanggaran tata tertib dan kode etik, sekolah bertanggung jawab melakukan penanganan pelanggaran kolaboratif. Prosesnya meliputi identifikasi dan klasifikasi laporan, penanganan dugaan pelanggaran, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

Pendekatan kolaboratif tidak dimaksudkan untuk memaksa korban bertemu dengan terduga pelanggar atau membuat kompromi yang merugikan korban. Fokusnya adalah memastikan perlindungan pihak yang dirugikan, memberikan edukasi dan tanggung jawab kepada pelanggar, serta memulihkan keamanan dan kenyamanan sekolah.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekolah harus menggunakan mekanisme rujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat pemerintah daerah. Penanganan selanjutnya dapat melibatkan instansi berwenang, seperti kepolisian, layanan perlindungan perempuan dan anak, fasilitas kesehatan, serta lembaga konseling atau pemulihan sesuai kebutuhan.

Pedoman juga menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan murid tidak boleh mengakibatkan terputusnya hak pendidikan. Murid tetap berhak mengikuti kegiatan pembelajaran dan layanan sekolah dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta kerahasiaan.

Pemerintah Daerah, Orang Tua, Komite, Masyarakat, dan Media Turut Bertanggung Jawab

Mewujudkan sekolah aman dan nyaman bukan pekerjaan sekolah sendirian. Pedoman ini mengatur pembagian peran berbagai pihak agar perlindungan murid dapat berlangsung secara berkelanjutan, termasuk di lingkungan keluarga dan ruang digital.

Pemerintah daerah bertanggung jawab membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Pada tingkat kabupaten/kota, Pokja berada di bawah tanggung jawab bupati atau wali kota. Struktur yang direkomendasikan menempatkan sekretaris daerah sebagai ketua, kepala perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan sebagai wakil ketua, dan kepala perangkat daerah bidang pendidikan sebagai koordinator.

Orang tua atau wali murid berperan menyelaraskan pola pengasuhan di rumah dengan pendidikan karakter di sekolah, membangun komunikasi aktif dengan guru, mendampingi aktivitas anak di luar sekolah termasuk di ruang digital, serta dapat terlibat dalam forum komunikasi dan kelas orang tua.

Komite sekolah berperan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan program, mendukung penggalangan sumber daya secara sukarela dan transparan, melakukan pengawasan, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada sekolah.

Masyarakat turut menjaga lingkungan sekitar sekolah agar ramah anak, memberikan edukasi atau pendampingan sesuai kebutuhan, dan menjalin kerja sama yang mendukung budaya sekolah aman dan nyaman.

Media berperan menyebarluaskan informasi dan praktik baik, menyediakan konten edukatif, serta mengutamakan prinsip pelindungan anak dalam pemberitaan. Identitas korban dan saksi harus dilindungi, sementara pemberitaan yang sensasional atau menstigmatisasi perlu dihindari.

Pengawasan dan Evaluasi Dilakukan Secara Berkala

Untuk memastikan kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen, pedoman ini mengatur pemantauan dan evaluasi oleh kepala sekolah, pemerintah daerah, serta Menteri sesuai kewenangannya.

Kepala sekolah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan deteksi dini, penyusunan tata tertib dan POS, edukasi warga sekolah, penguatan peran setiap unsur, data pelaporan dan penanganan pelanggaran, serta pendampingan dan pemulihan pihak-pihak yang terlibat.

Di tingkat daerah, gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun melalui Pokja. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang, mulai dari kepala sekolah kepada Pokja melalui dinas pendidikan, kemudian diteruskan sesuai mekanisme pelaporan hingga kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penguatan Kebijakan: Dari Penanganan Kasus Menuju Budaya Positif

Kehadiran pedoman ini mempertegas bahwa sekolah bukan semata-mata tempat menyelesaikan masalah setelah pelanggaran terjadi. Sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang menanamkan rasa saling menghormati, empati, tanggung jawab, disiplin positif, serta kepedulian terhadap sesama.

Dalam penjelasan resmi Kemendikdasmen pada Februari 2026, perubahan kebijakan ini juga disampaikan sebagai pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju pendekatan promotif, preventif, dan kolaboratif. Murid didorong menjadi agen budaya positif, sementara keluarga, masyarakat, dan media menjadi mitra dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.

Bagi SDN Pangarangan III Sumenep dan seluruh satuan pendidikan, Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 dapat menjadi rujukan penting untuk meninjau dan memperkuat praktik pendidikan sehari-hari. Mulai dari cara guru menyambut murid, membangun kesepakatan kelas, menjaga kebersihan dan keselamatan lingkungan, melindungi privasi, hingga menangani pengaduan secara tepat dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, sekolah yang aman dan nyaman bukan hanya sekolah tanpa kekerasan, melainkan sekolah tempat setiap anak merasa diterima, dihargai, terlindungi, berani menyampaikan pendapat, serta memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Karena setiap anak berhak belajar dengan aman, tumbuh dengan nyaman, dan pulang membawa pengalaman pendidikan yang membahagiakan.

Unduh dan Pelajari Dokumen Resmi

Untuk memahami ketentuan secara lebih lengkap, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan dapat membaca dokumen resmi berikut:

SDN Pangarangan III Sumenep
Berakhlakul Karimah, Unggul, Berprestasi, dan Berwawasan Global.

Kunjungi Website Resmi SDN Pangarangan III